Faktanusa.com, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyiapkan relokasi sekitar 150 rumah yang berada di kawasan bantaran Sungai Tenggarong, khususnya di wilayah Jalan Kartini dan Jalan DI Panjaitan. Penataan tersebut diarahkan untuk memperbaiki kualitas permukiman sekaligus mendukung upaya pengendalian banjir di ibu kota kabupaten.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri mengatakan, rencana penataan kawasan itu merupakan tindak lanjut proposal yang sebelumnya disampaikan langsung kepada Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Jakarta. Kunjungan pemerintah pusat yang sebelumnya telah terlaksana menjadi bagian dari pembahasan lanjutan mengenai kesiapan pelaksanaan program itu.
Menurut Aulia, Tenggarong memiliki posisi penting karena menjadi wajah atau etalase Kabupaten Kukar. Karena itu, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan kawasan perkotaan tersebut tertata lebih baik, termasuk permukiman yang berada di sepanjang bantaran sungai.
“Memang Tenggarong ini merupakan etalase Kutai Kartanegara. Oleh karena itu, kita punya kewajiban untuk menata Tenggarong menjadi lebih baik,” ujarnya, Senin (9/11/2026).
Dalam rencana itu, pemerintah telah menyiapkan beberapa alternatif lokasi untuk menampung warga terdampak relokasi. Di antaranya kawasan Mangkurawang dan Jongkang yang dinilai dapat menjadi pilihan untuk pembangunan hunian pengganti.
Aulia memastikan, konsep hunian yang disiapkan bukan berupa rumah susun atau bangunan bertingkat. Pemerintah mengarahkan penyediaan rumah tapak agar masyarakat tetap memiliki hunian secara individual dengan lingkungan permukiman yang lebih tertata.
“Rumahnya nanti model rumah tapak, bukan rusun. Kurang lebih tipe 36,” jelasnya.
Rencana relokasi ini juga tidak hanya menyangkut pemindahan bangunan dari kawasan bantaran sungai. Pemerintah ingin memastikan masyarakat yang selama ini bermukim di lokasi tersebut mendapatkan tempat tinggal yang lebih layak tanpa kehilangan hak-hak yang dimiliki.
Karena itu, proses pendataan dan penyiapan skema relokasi menjadi bagian penting sebelum pelaksanaan dilakukan. Pemerintah juga perlu memastikan lokasi baru benar-benar siap dihuni, termasuk mempertimbangkan akses masyarakat terhadap aktivitas ekonomi dan kebutuhan sehari-hari.
Aulia menyebutkan, pemerintah daerah telah menyusun kebutuhan anggaran dan membaginya berdasarkan tahapan pelaksanaan. Sejumlah skema juga disiapkan agar proses pemindahan dapat berjalan sesuai kondisi masyarakat yang terdampak.
“Kita sudah menyusun anggarannya dan membagi-bagi sesuai kebutuhan, mulai dari proses relokasi. Beberapa skema juga sudah kita siapkan agar pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik,” katanya.
Penataan kawasan bantaran Sungai Tenggarong diharapkan menjadi bagian dari pembenahan wajah kota sekaligus membuka ruang bagi penanganan sungai. Dengan demikian, relokasi tidak berhenti pada pemindahan warga, tetapi dilanjutkan dengan penataan kawasan yang menjadi tujuan utama program tersebut. (Adv)
Isi artikel dimuat melalui sindikasi berizin.
