Faktanusa.com, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Kukar untuk menyelesaikan berbagai persoalan aset daerah yang selama bertahun-tahun belum tertangani. Kerja sama tersebut diarahkan untuk memperkuat upaya penyelamatan sekaligus memastikan aset milik pemerintah daerah memiliki kejelasan administrasi dan penguasaan.
Kepala Bidang Aset Daerah BPKAD Kukar, Bagus Eko Sampurno, mengatakan, persoalan itu tidak sederhana karena aset pemerintah tersebar di puluhan organisasi perangkat daerah (OPD), dengan jumlah mencapai ribuan unit.
“Jenisnya meliputi kendaraan, bangunan, rumah dinas hingga tanah dan lahan,” ungkapnya, Rabu (18/11/2026)
Menurut Bagus, banyaknya aset yang tersebar di lingkungan pemerintah daerah membuat pengawasan dan penyelesaiannya membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Terlebih, sebagian persoalan yang ditemukan merupakan pekerjaan rumah lama yang belum mendapatkan penyelesaian secara menyeluruh.
“Selama bertahun-tahun ini terdapat residu permasalahan yang istilahnya klasik,” lanjutnya.
Kerja sama dengan Kejari Kukar kemudian diformalkan melalui penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) pada 20 Agustus lalu di Pendopo Bupati Kukar. Dalam kesepakatan tersebut, terdapat tiga kelompok persoalan yang menjadi perhatian, yakni aset yang dikuasai pihak tidak berhak, aset yang keberadaan fisiknya tidak diketahui, serta persoalan kewajiban pajak kendaraan yang masih tercatat.
“Nah, ini ada tiga masalah di lapangan yang kami tuangkan di dalam MOU kerja sama tersebut,” katanya.
Bagus menjelaskan, keterlibatan Kejaksaan dibutuhkan untuk membantu pemerintah daerah menyelesaikan persoalan aset melalui pendampingan dan mekanisme hukum yang sesuai. Dengan demikian, penyelesaian tidak hanya berorientasi pada pengembalian barang, tetapi juga memastikan setiap tahapan memiliki dasar administrasi dan hukum yang jelas.
Ia menilai kehadiran bidang pemulihan aset di Kejaksaan menjadi dukungan yang selama ini dibutuhkan pemerintah daerah. Sebab, penanganan persoalan aset tidak cukup hanya dilakukan melalui pendataan internal, terutama ketika barang sudah berada dalam penguasaan pihak lain atau membutuhkan penelusuran lebih lanjut.
“Kehadiran bidang pemulihan aset ini betul-betul menjadi penyelamat dan ini menjadi hal yang sangat dibutuhkan oleh Pemda,” tuturnya.
Melalui kerja sama yang direncanakan berlangsung selama dua tahun tersebut, BPKAD Kukar berharap persoalan aset yang selama ini tertunda dapat diselesaikan secara bertahap. Bagus menegaskan pihaknya berkomitmen menjalankan kesepakatan bersama Kejaksaan agar pengelolaan kekayaan daerah semakin tertib dan tidak terus menyisakan persoalan dari tahun ke tahun. (Adv)
Isi artikel dimuat melalui sindikasi berizin.
