Faktanusa.com, Balikpapan – Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, memfasilitasi musyawarah terkait sejumlah persoalan yang muncul dalam pelaksanaan pekerjaan infrastruktur di kawasan Jalan DI Panjaitan, beberapa hari lalu.
Mediasi tersebut membahas persoalan pemunduran pagar milik warga yang terdampak proyek pelebaran drainase serta rencana perbaikan siring atau penahan tanah pada pondasi menara telekomunikasi di kawasan yang sama.
Saat ditemui media ini, Sabtu (21/11/2026). Lurah Gunung Samarinda, Sarjoko Wiyono, mengatakan, fasilitasi musyawarah dilakukan untuk mempertemukan pihak-pihak terkait agar setiap persoalan dapat diselesaikan melalui komunikasi dan kesepakatan bersama.
Salah satu pembahasan menyangkut pekerjaan pelebaran drainase yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Balikpapan di sepanjang Jalan DI Panjaitan, mulai dari depan Maxi hingga sekitar Kantor Kementerian Agama (Kemenag).
Dalam pelaksanaannya, pekerjaan tersebut melewati bagian depan rumah milik Ibu Saragih. Posisi pagar rumah yang bersangkutan diketahui masuk dalam area yang dibutuhkan untuk pelebaran drainase.
Pihak DPU kemudian meminta bantuan kelurahan untuk memfasilitasi komunikasi dengan pemilik rumah terkait rencana pemunduran pagar tersebut.
Musyawarah dihadiri Kabid Pengairan DPU Kota Balikpapan, Jen Supriyanto, beserta staf, Lurah Gunung Samarinda, Ketua RT 8, serta pihak keluarga Ibu Saragih.
Dalam pertemuan itu, DPU menjelaskan bahwa sosialisasi mengenai pekerjaan pelebaran drainase telah dilakukan sebelum kegiatan dimulai.
Sementara itu, pihak Ibu Saragih pada prinsipnya menyatakan persetujuan terhadap pemunduran pagar. Namun, pemilik rumah berharap agar setelah proses pemunduran selesai, pagar dapat dikembalikan atau diperbaiki dalam kondisi baik.
Menanggapi hal tersebut, Sarjoko menyarankan agar kedua pihak terlebih dahulu menyepakati titik atau posisi pemunduran pagar. Dengan demikian, pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan tanpa menimbulkan kesalahpahaman maupun persoalan baru.
Selain persoalan pelebaran drainase, musyawarah juga membahas rencana penanganan longsor pada pondasi siring menara telekomunikasi milik PT Mitratel.
Menara tersebut diketahui telah berdiri sejak 2006 dan sebelumnya dimiliki PT Indosat. Pengelolaannya kemudian dialihkan kepada PT Mitratel sejak Januari 2020. Sementara itu, berdasarkan informasi dalam pertemuan, masa sewa lahan berakhir pada Mei 2020.
Persoalan muncul setelah terjadi longsor pada bagian pondasi siring tower pada awal Juli. PT Mitratel berencana melakukan penanganan, tetapi pelaksanaannya menghadapi hambatan dari pemilik lahan yang berbatasan langsung dengan area tower, Iskandar Lubis.
Iskandar memperkirakan sebagian bagian kaki pondasi siring menara tersebut masuk ke bidang tanah miliknya. Karena itu, diperlukan kejelasan batas lahan sebelum pekerjaan perbaikan dilakukan.
Dalam pembahasan tersebut, warga juga menyampaikan adanya dugaan dampak yang merugikan akibat keberadaan menara telekomunikasi. Kelurahan kemudian mendorong Ketua RT untuk menginventarisasi berbagai keluhan dan dampak yang disampaikan masyarakat.
Pihak PT Mitratel menyatakan terbuka untuk bermusyawarah dan membahas klaim warga tersebut. Perusahaan juga bersedia melakukan komunikasi lebih lanjut guna mencari penyelesaian yang dapat diterima pihak-pihak terkait.
Selain itu, disampaikan bahwa kegiatan pemeliharaan atau maintenance menara dilakukan secara terjadwal setiap bulan. Pada masa awal pengalihan pengelolaan, PT Indosat juga memberikan asistensi kepada PT Mitratel selama enam bulan.
Kelurahan Gunung Samarinda turut meminta PT Mitratel menyampaikan dokumen legalitas perusahaan sebagai bahan pelaporan dan koordinasi dengan instansi teknis terkait.
Dari hasil musyawarah, pada prinsipnya warga menyetujui rencana perbaikan siring tower. Namun, khusus persoalan yang disampaikan Iskandar Lubis, pekerjaan perbaikan diharapkan dilakukan bersamaan dengan pengukuran batas lahan untuk memastikan posisi bidang tanah masing-masing pihak.
Sementara itu, berbagai klaim warga terkait dampak keberadaan tower akan terlebih dahulu diinventarisasi oleh Ketua RT untuk kemudian dibahas bersama PT Mitratel.
Sarjoko berharap komunikasi dan musyawarah yang difasilitasi kelurahan dapat menjadi jalan penyelesaian berbagai persoalan di lingkungan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan keberadaan fasilitas umum.
Hasil pertemuan tersebut selanjutnya akan dilaporkan kepada instansi teknis terkait sebagai bahan tindak lanjut sesuai kewenangan masing-masing. (Adv/Shin/**)
Isi artikel dimuat melalui sindikasi berizin.
