Senin, 16 November 2026 · Kabar dari berbagai daerahTentang kami
Daerah

Anggaran Terbatas, Pemkab Kukar Pilih Program Pembangunan Prioritas

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menata program pembangunan berdasarkan kebutuhan yang paling mendesak di tengah keterbatasan anggaran. Bupati Aulia Rahman Basri menilai efisiensi bukan berarti menghentikan pembangunan, melainkan mengarahkan belanja agar lebih tepat sasaran. Kerja sama dengan masyarakat dan pemangku kepentingan juga dinilai penting.

Anggaran Terbatas, Pemkab Kukar Pilih Program Pembangunan Prioritas
Gambar dari FaktaNusa.

Faktanusa.com, KUTAI KARTANEGARA – Keterbatasan fiskal mendorong Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) untuk semakin selektif dalam menentukan program pembangunan. Efisiensi anggaran tidak hanya berkaitan dengan penghematan belanja, tetapi juga bagaimana pemerintah memastikan ruang fiskal yang tersedia tetap diarahkan pada kebutuhan yang paling prioritas.

Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan kondisi fiskal yang terbatas tidak boleh membuat pemerintah kehilangan arah dalam menjalankan pembangunan. Sebaliknya, situasi tersebut harus mendorong pemerintah untuk mengubah pola kerja menjadi lebih terukur dan tepat sasaran.

“Efisiensi anggaran bukan berarti efisiensi semangat pembangunan membangun Kabupaten Kutai Kartanegara,” kata Aulia, Rabu (30/9/2026).

Menurutnya, pemerintah tidak dapat lagi melihat seluruh kebutuhan pembangunan dengan pendekatan yang sama. Ketika kemampuan anggaran terbatas, program harus disusun berdasarkan skala prioritas, manfaat, serta kemampuan pemerintah dalam membiayainya.

“Keterbatasan fiskal justru harus membuat kita lebih kreatif, selektif, efisien, dan kuat dalam bergotong royong,” ujarnya.

Pendekatan tersebut juga menempatkan pemerintah untuk tidak sekadar mengejar banyaknya program. Setiap kebijakan perlu dipertimbangkan berdasarkan urgensi dan dampaknya bagi masyarakat, sehingga keterbatasan anggaran tidak berujung pada pembiayaan yang tersebar tanpa fokus.

Aulia menilai efisiensi juga membutuhkan kerja sama antarpihak. Pemerintah tidak mungkin menyelesaikan seluruh kebutuhan pembangunan hanya dengan mengandalkan APBD, sehingga kolaborasi dengan masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan menjadi bagian dari strategi pembangunan.

Dalam konteks itu, efisiensi bukan dimaknai sebagai penghentian pembangunan. Pemerintah tetap dituntut menjaga keberlanjutan program, namun dengan kemampuan memilih mana yang harus didahulukan dan mana yang dapat dilakukan secara bertahap.

Aulia turut menekankan bahwa kondisi fiskal harus dijawab dengan cara kerja yang lebih adaptif, bukan dengan mengurangi orientasi pembangunan.

“Yang paling penting, semangat pembangunan jangan sampai hilang hanya karena kita menghadapi keterbatasan fiskal. Kita harus tetap membangun dengan cara yang lebih kreatif, lebih selektif dan lebih efisien,” tutupnya. (adv)

Isi artikel dimuat melalui sindikasi berizin.

Redaksi beritakini88.com

Tim redaksi beritakini88.com. Mengolah berita, keterangan pers, dan materi sindikasi dengan mencantumkan sumber serta membuka ruang koreksi pembaca.

Ajukan koreksi artikel ↗