Faktanusa.com, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyoroti kebutuhan sarana proteksi kebakaran di lingkungan permukiman sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Salah satu yang menjadi perhatian ialah ketersediaan alat pemadam api ringan (APAR) yang dapat digunakan untuk penanganan awal ketika api mulai muncul.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan pemenuhan sarana pemadam perlu mempertimbangkan kebutuhan di lapangan serta kemampuan pemerintah daerah. Menurutnya, gagasan agar setiap rumah memiliki APAR merupakan hal yang ideal, tetapi pelaksanaannya membutuhkan kajian agar sesuai dengan kondisi dan sumber daya yang tersedia.
“Kalau idealnya memang setiap rumah ada aparnya, cuma kita akan melihat kemampuan yang kita miliki dan kebutuhan di lapangan,” ujar Aulia, Kamis (29/10/2026)
Menurutnya, keberadaan APAR dapat menjadi salah satu unsur kesiapsiagaan di tingkat rumah tangga. Namun, penyediaan peralatan tersebut perlu disertai pemahaman masyarakat mengenai cara penggunaan dan kondisi yang tepat untuk melakukan pemadaman awal.
Ketersediaan alat juga perlu dilihat berdasarkan karakteristik kawasan. Permukiman padat, bangunan yang berdekatan, serta akses lingkungan yang terbatas menjadi sejumlah kondisi yang perlu dipertimbangkan dalam mengevaluasi kebutuhan perlindungan kebakaran. Penentuan prioritas tetap memerlukan pendataan dan penilaian teknis dari instansi terkait.
Aulia menegaskan, penyediaan sarana pemadam tidak boleh membuat masyarakat mengabaikan pencegahan. APAR merupakan perangkat pendukung, sedangkan upaya menghindari sumber api dan mengenali potensi bahaya tetap menjadi perhatian utama.
“Damkar kita bertindak setelah terjadi. Nah, yang kita inginkan sekarang adalah bagaimana kita bisa memitigasi sehingga ini tidak terjadi,” katanya.
Aulia membeberkan, beberapa musibah kebakaran yang beberapa kali melanda Kukar belakangan ini mesti menjadi pengingat mengenai pentingnya kesiapan menghadapi kebakaran, termasuk mempertimbangkan sarana yang dapat membantu penanganan awal.
Terkait kemungkinan pemanfaatan dana RT untuk penyediaan APAR, Ia belum menyatakan keputusan mengenai skema tersebut. Aulia menekankan perlunya melihat kemampuan anggaran dan kebutuhan nyata masyarakat sebelum menentukan langkah yang dapat dijalankan.
“Evaluasi kebutuhan sarana proteksi kebakaran perlu dilakukan secara terukur, termasuk mempertimbangkan lokasi yang membutuhkan perhatian lebih, ketersediaan peralatan, dan kesiapan warga dalam menggunakannya,” jelas Aulia.
Aulia berharap, dengan perencanaan yang sesuai kebutuhan, sarana proteksi diharapkan dapat mendukung perlindungan masyarakat tanpa mengesampingkan pentingnya mencegah kebakaran sejak awal.
“Harapannya peningkatan kesiapsiagaan dapat berjalan seiring dengan upaya pencegahan di lingkungan rumah tangga,” pungkasnya. (Adv)
Isi artikel dimuat melalui sindikasi berizin.
