Faktanusa.com, KUTAI BARAT – Kualitas infrastruktur tidak hanya ditentukan oleh proses pembangunan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam memastikan kelayakan bangunan, menjaga fungsi fasilitas, serta melakukan perhitungan pekerjaan secara tepat. Hal tersebut menjadi perhatian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Kutai Barat melalui kegiatan bimbingan teknis (bimtek) bagi aparatur pemerintah daerah.
Bimtek yang berlangsung pada 18–19 November 2026 di Grand Ballroom Crystal, Hotel Mercure Samarinda, tersebut diikuti 50 peserta dari sejumlah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.
Kegiatan ini difokuskan pada tiga bidang teknis, yakni pemeriksaan konstruksi bangunan gedung untuk pemenuhan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), pemeliharaan jaringan irigasi, serta penyusunan Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) bidang sumber daya air.
Sekretaris DPUPR Kutai Barat, Irenius Rafael, membuka kegiatan tersebut mewakili Kepala DPUPR. Dalam sambutan Kepala DPUPR yang dibacakannya, ditegaskan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mewujudkan pemerataan pembangunan daerah.
Karena itu, perhatian terhadap kualitas infrastruktur harus dilakukan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan konstruksi, hingga pemanfaatan dan pemeliharaan.
Pemerintah daerah menilai keberadaan bangunan dan fasilitas publik tidak cukup hanya diukur dari jumlah pembangunan yang berhasil direalisasikan. Aspek keamanan, pemenuhan standar teknis, pemeliharaan, serta keberlanjutan fungsi fasilitas juga menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan.
“Peningkatan kompetensi aparatur melalui kegiatan bimbingan teknis seperti ini menjadi sangat penting dan strategis,” ujarnya. Kamis (19/11/2026)
Salah satu materi yang menjadi perhatian adalah pemeriksaan konstruksi bangunan gedung dalam rangka pemenuhan SLF. Pemeriksaan tersebut mencakup sejumlah aspek, mulai dari bidang sipil, arsitektur, hingga mekanikal, elektrikal, dan plumbing (MEP).
Pemahaman terhadap aspek tersebut diperlukan agar pemeriksaan bangunan dapat dilakukan secara menyeluruh. Dengan demikian, persyaratan kelayakan fungsi bangunan dapat dinilai berdasarkan ketentuan teknis yang berlaku.
Kepala Bidang Bina Konstruksi DPUPR Kutai Barat, Hironimus Stepen, menjelaskan bahwa bimtek tersebut merupakan bagian dari pembinaan untuk meningkatkan kapasitas tenaga teknis, pengawas, dan operator DPUPR.
Menurutnya, peningkatan kemampuan aparatur diperlukan agar mereka memiliki pemahaman yang memadai dalam melaksanakan pemeriksaan kelayakan fungsi bangunan gedung sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021.
Selain bidang konstruksi bangunan, penguatan kemampuan juga diarahkan pada pengelolaan sumber daya air, khususnya pemeliharaan jaringan irigasi.
Jaringan irigasi memiliki fungsi penting dalam mendukung kebutuhan pengairan. Oleh sebab itu, pemeliharaan perlu dilakukan secara terencana agar kondisi jaringan tetap terjaga dan fungsinya dapat dimanfaatkan secara optimal.
Dalam bimtek tersebut, peserta memperoleh materi mengenai langkah-langkah teknis pemeliharaan jaringan irigasi. Pengetahuan tersebut diharapkan dapat menjadi bekal bagi aparatur dalam melaksanakan pengawasan dan pemeliharaan infrastruktur sumber daya air di wilayah masing-masing.
Materi lainnya adalah penyusunan AHSP bidang sumber daya air. Kemampuan menyusun analisis harga satuan pekerjaan diperlukan untuk mendukung proses perhitungan kebutuhan biaya pekerjaan berdasarkan komponen dan kebutuhan teknis yang relevan.
Pemahaman terhadap AHSP diharapkan dapat membantu aparatur dalam menyusun perhitungan pekerjaan secara lebih terukur dan sesuai ketentuan.
Untuk memperkuat kualitas penyampaian materi, DPUPR menghadirkan narasumber dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Politeknik Negeri Samarinda, serta Panitia Bina Konstruksi.
Peserta tidak hanya berasal dari lingkungan DPUPR, tetapi juga melibatkan sejumlah perangkat daerah, di antaranya Bappeda, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, UKPBJ, BKAD, serta Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat.
Keterlibatan berbagai instansi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pemahaman teknis lintas perangkat daerah, terutama yang berkaitan dengan pembangunan, pengelolaan, dan pemanfaatan fasilitas infrastruktur pemerintah.
Melalui kegiatan selama dua hari ini, DPUPR Kutai Barat berharap peningkatan kompetensi aparatur dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Kemampuan pemeriksaan bangunan, pemeliharaan irigasi, dan penyusunan perhitungan pekerjaan diharapkan semakin mendukung pembangunan infrastruktur yang aman, berkualitas, efektif, serta berkelanjutan bagi masyarakat Kutai Barat. (ADV)
Isi artikel dimuat melalui sindikasi berizin.
