Faktanusa.com, KUTAI KARTANEGARA – Upaya membuka konektivitas jalur baru antara Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mulai menemukan titik terang. Kedua pemerintah daerah sepakat mendorong penyambungan akses jalan di kawasan perbatasan, khususnya pada segmen Desa Senambah yang berada di wilayah Kecamatan Muara Kaman.
Kesepahaman itu dibahas dalam pertemuan Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, dengan Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi. Dalam pertemuan itu, Sunggono hadir mewakili Bupati Kukar Aulia Rahman Basri untuk membicarakan kelanjutan pembangunan akses penghubung kedua kabupaten.
Sunggono mengatakan, Kukar selama ini telah berupaya membangun akses jalan menuju wilayah perbatasan dengan panjang koridor sekitar 129 kilometer. Namun, pembangunan dari sisi Kukar perlu diikuti oleh peningkatan akses dari wilayah Kutim agar konektivitas antarkabupaten benar-benar terwujud.
“Kalau Kukar dari sampai ke perbatasan kemudian perbatasannya jelek sampai ke sana kan sayang. Dan itu sangat dipahami oleh Pak Wabup Kutim,” ujarnya, Jumat (13/11/2026).
Menurutnya, respons pemerintah Kutim cukup positif. Mahyunadi bahkan langsung meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk menindaklanjuti rencana pembangunan ruas jalan tersebut melalui penyusunan dokumen perencanaan.
“Beliau langsung merespons, memerintahkan OPD yang ada untuk segera merencanakan, membuat DED, FS-nya untuk rencana pembangunan segmen jalan dimaksud di tahun depan,” jelas Sunggono.
Sunggono berujar, penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan Feasibility Study (FS) menjadi tahapan awal untuk memastikan kesiapan pembangunan dari sisi Kutim. Dengan adanya dokumen tersebut, rencana penyambungan jalan diharapkan dapat ditindaklanjuti secara lebih terukur pada 2027.
Sementara itu, dari sisi Kukar, pembangunan akses jalan sudah dilakukan secara bertahap. Sekda menyebut, dari total koridor sekitar 129 kilometer, kurang lebih 50 kilometer di antaranya merupakan pembukaan badan jalan. Adapun bagian lainnya sudah memiliki akses, tetapi masih membutuhkan peningkatan kualitas.
“Yang sudah terbangun itu kan ini nih, ada yang buka badan jalan, ada yang meningkatkan mutu jalan. Yang meningkatkan, membuka jalan itu kurang lebih antara 50-an kilometer. Selebihnya itu sudah ada aksesnya tinggal ditingkatkan mutu jalannya saja,” paparnya.
Pembangunan tersebut tidak sepenuhnya menggunakan anggaran pemerintah daerah. Pemkab Kukar mengambil peran dalam penyusunan perencanaan teknis dan pengawasan, sedangkan pengerjaan fisik melibatkan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di kawasan tersebut.
Sunggono menyebut setidaknya ada lima perusahaan sawit yang dilibatkan. Pemerintah daerah juga berkoordinasi dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) karena sebagian jalur yang dibangun bersinggungan dengan kawasan kehutanan.
“Jadi, enggak ada anggaran pemerintah daerah kecuali anggaran untuk perencanaan sama pengawasan,” tegasnya.
Dengan adanya kesepahaman kedua daerah, Pemkab Kukar berharap pembangunan dari sisi Kutim dapat segera ditindaklanjuti. Sebab, penyambungan akses tersebut tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan, tetapi juga membuka konektivitas antardaerah secara lebih luas. (Adv)
Isi artikel dimuat melalui sindikasi berizin.
