Faktanusa.com, Balikpapan – Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi salah satu perhatian Anggota DPRD Kota Balikpapan, Wahyullah Bandun, S.T., M.Si., saat menggelar reses Masa Sidang I Tahun Sidang 2026/2027 di Jalan Sosial VII RT 36, Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Sabtu (14/11/2026) pukul 16.00 WITA.
Dalam kegiatan tersebut, Wahyullah yang merupakan Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan menghadirkan perwakilan Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan bidang Koperasi dan UMKM serta pimpinan cabang PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Kota Balikpapan.
Kehadiran kedua instansi tersebut bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya legalitas usaha, pendampingan pengembangan UMKM, hingga peluang memperoleh akses permodalan melalui perbankan.
Reses turut dihadiri Camat Balikpapan Selatan Umar Adi, S.E., M.A.P., Lurah Sepinggan Nur Ilham Septian, para ketua RT 35, 36, 55, 42 dan 29, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta warga setempat.
Dalam sambutannya, Lurah Sepinggan Nur Ilham Septian menyampaikan apresiasi atas kehadiran Wahyullah Bandun yang turun langsung menemui masyarakat untuk mendengarkan berbagai kebutuhan dan persoalan di lingkungan warga.
Ia menjelaskan, sebagai Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Wahyullah memiliki bidang tugas yang berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana, perumahan, serta lingkungan hidup.
Karena itu, Nur Ilham meminta masyarakat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan berbagai aspirasi, baik berkaitan dengan pembangunan maupun pengembangan ekonomi keluarga.
“Silakan masyarakat menyampaikan apa saja yang dibutuhkan di lingkungan masing-masing. Apalagi pada kesempatan ini juga hadir perwakilan dari bidang UMKM dan Bank Syariah Indonesia. Masyarakat bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan informasi mengenai pengembangan usaha dan permodalan,” ujarnya.
Selain itu, Nur Ilham juga menyampaikan informasi mengenai aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang dapat dilakukan melalui pelayanan di kantor kelurahan.
Ia turut mengajak masyarakat memanfaatkan program pemeriksaan kesehatan gratis di puskesmas. Menurutnya, layanan tersebut dapat digunakan oleh seluruh kelompok usia dengan membawa KTP dan kartu keluarga untuk mendapatkan pelayanan sesuai prosedur.
Sementara itu, Camat Balikpapan Selatan Umar Adi berharap kegiatan reses dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada wakil rakyat.
Ia menilai pertemuan tersebut menjadi kesempatan penting untuk menghimpun berbagai kebutuhan warga yang nantinya dapat diperjuangkan sebagai bagian dari program prioritas pemerintah daerah.
Umar juga mengingatkan masyarakat agar menyampaikan aspirasi secara santun serta menjaga suasana tetap kondusif selama kegiatan berlangsung.
Dalam sambutannya, Wahyullah Bandun menjelaskan bahwa reses merupakan kewajiban anggota DPRD untuk turun langsung ke daerah pemilihan guna menyerap, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
Sebagai Ketua Komisi III, ia menyebut sejumlah persoalan yang menjadi perhatian bidangnya, seperti pembangunan jalan, drainase, lingkungan hidup, dan penerangan jalan umum (PJU).
Namun, pada reses kali ini, ia sengaja mengarahkan pembahasan lebih banyak pada penguatan UMKM dengan menghadirkan perwakilan dinas terkait dan pihak perbankan.
“Saya ingin kita banyak berdiskusi mengenai bagaimana UMKM kita bisa berdaya. Bagaimana legalitas usahanya, bagaimana mendaftarkan usaha melalui OSS, serta bagaimana mendapatkan akses permodalan dari Bank Syariah Indonesia,” kata Wahyullah.
Menurutnya, legalitas usaha menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong perkembangan UMKM. Pelaku usaha perlu memiliki kelengkapan administrasi agar lebih mudah mengikuti program pembinaan dan mengakses berbagai fasilitas pengembangan usaha.
Ia juga menyoroti pentingnya akses pembiayaan bagi pelaku UMKM. Melalui kehadiran BSI, masyarakat diharapkan memperoleh penjelasan mengenai mekanisme pengajuan modal, persyaratan pembiayaan, serta solusi layanan perbankan yang dapat membantu keberlangsungan usaha.
Wahyullah berharap pelaku UMKM tidak hanya mampu menjalankan usaha dalam skala kecil, tetapi juga memiliki kesempatan meningkatkan kapasitas dan memperluas pasar.
Di sisi lain, persoalan pembangunan lingkungan tetap menjadi perhatian. Wahyullah meminta para ketua RT menyampaikan usulan secara tertulis agar dapat dihimpun dan diperjuangkan melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
Ia menjelaskan, usulan seperti perbaikan drainase, penerangan jalan, maupun penyediaan ruang terbuka perlu dimasukkan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah atau SIPD.
“Kalau ada kebutuhan drainase, PJU, maupun ruang terbuka, tetap harus diajukan. Jangan sampai tidak diusulkan karena nantinya bisa terlewat. Silakan disampaikan melalui ketua RT atau mekanisme perencanaan yang ada, sehingga bisa kami kawal sesuai kewenangan,” jelasnya.
Wahyullah juga mengingatkan bahwa proses penganggaran membutuhkan tahapan dan penyesuaian dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan kondisi efisiensi anggaran, sejumlah usulan pembangunan fisik kemungkinan belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat. Ia memperkirakan usulan yang diajukan saat ini paling cepat berpeluang direalisasikan pada 2028.
Sementara itu, Lurah Sepinggan turut menyinggung persoalan banjir yang masih menjadi perhatian warga, khususnya di lingkungan RT 36. Untuk penerangan jalan umum, ia menyebut penambahan fasilitas PJU terus menjadi bagian dari program pemerintah kota.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Masyarakat diberikan kesempatan menyampaikan berbagai persoalan serta memperoleh penjelasan dari perwakilan instansi yang hadir, terutama berkaitan dengan pengembangan UMKM, legalitas usaha, dan akses permodalan.
Melalui kegiatan reses tersebut, Wahyullah berharap aspirasi masyarakat Balikpapan Selatan dapat terhimpun dengan baik dan menjadi bahan perjuangan dalam pembahasan program pembangunan serta penganggaran daerah.
Ia menegaskan, penguatan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan UMKM harus berjalan beriringan dengan pemenuhan kebutuhan infrastruktur lingkungan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat. (Adv/Nial/**)
Isi artikel dimuat melalui sindikasi berizin.